Jokowi Diminta Hentikan Kurikulum
2013
Thursday, 28 August 2014,
18:27 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,
JAKARTA

Ia menjelaskan kurikulum 2013
diciptakan hanya dengan menggabungkan dan menyalin beberapa konsep dan
indikator dari kurikulum sebelumnya. Perubahan tersebut tidak dilakukan
berdasarkan kajian yang mendalam. Sehingga konsep dan indikator yang dihasilkan
menjadi tidak jelas.
Menurutnya, untuk tahun ajaran
sekolah 2014/2015 pemerintah dapat kembali menggunakan Kurikulum Berbasis
Kompetensi (KBK) atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
"Saya tidak mengatakan KBK dan
KTSP kurikulum yang sempurna. Tetapi jika dibandingkan kurikulum 2013, KBK dan
KTSP lebih baik. Karena jika harus menciptakan kurikulum baru perlu waktu yang
cukup panjang," ujar Weilin Han kepada Republika, Kamis (28/8).
Menurut Weilin, yang tepat untuk Indonesia
adalah kurikulum yang dapat memberikan kebebasan pada setiap daerah untuk
mengembangkan potensi masing-masing. Karena potensi dan kemampuan guru serta
siswa di setiap daerah berbeda-beda. Sehingga sistem pemerataan dan paten
nasional yang diterapkan pada kurikulum 2013 tidak tepat.
Untuk jangka panjang ia meminta
agar pemerintahan Jokowi segera merumuskan konsep dan landasan kurikulum yang
baru. Caranya, dengan melibatkan praktisi dan guru-guru yang ada.
Pemerintah juga harus mengadakan
pelatihan dan pendidikan guru SD, SMP dan SMA.
"Sampai saat ini kita belum memiliki buku putih kurikulum Indonesia.
Ini harus dibuat dulu dengan konsep, landasan dan indikator yang jelas agar
nasib pendidkan anak-anak Indonesia menjadi jelas, selain itu harus disertai
dengan pendidikan guru jadi sistemnya dijalankan secara paralel sehingga
output-nya bisa maksimal," paparnya.